Kabaroman.com – Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) Raider 509/Balawara Yudha Kostrad, yang berada di bawah Komando Operasi (Koops) TNI HABEMA, terus menjalankan tugas pengamanan di perbatasan RI-PNG, khususnya di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Selain menjaga keamanan, Satgas juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang sulit mengakses fasilitas medis.
Komandan Satgas Yonif 509 Kostrad, Letkol Inf Dian Dessiawan Setyadi, mengungkapkan bahwa Pos Titigi telah menginisiasi patroli sekaligus pelayanan kesehatan di Kampung Titigi. Di wilayah ini, keterbatasan fasilitas kesehatan menjadi tantangan utama.
Tim medis Satgas menggunakan peralatan seadanya untuk menangani berbagai keluhan kesehatan masyarakat, berdasarkan pengalaman dan keahlian mereka. Seorang warga Kampung Titigi, Matius Mujizau, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Satgas Yonif 509.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak TNI. Ketika kami sakit, kami bisa datang ke pos dan langsung dibantu. Terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan,” ujar Matius.
Panglima Koops TNI HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, menjelaskan bahwa inisiatif pelayanan kesehatan oleh Satgas merupakan bagian dari pendekatan komprehensif di wilayah Papua.
“Pelayanan kesehatan ini adalah bentuk kepedulian TNI dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini juga mendukung upaya percepatan pembangunan di Papua,” kata Lucky.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menerapkan strategi smart power dalam menangani konflik di Papua. Strategi ini menggabungkan pendekatan diplomasi militer, soft power, dan hard power.
Pada Rapat Pimpinan TNI-Polri di Markas Besar TNI, Jakarta Timur, pada Februari 2024, Panglima TNI menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Melalui upaya pelayanan kesehatan, pengamanan, dan pendekatan smart power, Koops TNI HABEMA berharap dapat menciptakan situasi yang kondusif serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan TNI.
