Oleh: Reza N (Tinggal dan bekerja di Oman)
Kabaroman.com – Papua merupakan provinsi dengan kekayaan alam yang sangat besar, namun juga menghadapi tantangan dalam hal pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis dalam pembangunan ekonomi di Papua. Berbagai program, kebijakan, dan investasi dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua sebagaimana pemaparan pada poin-poin berikut.
- Otonomi Khusus sebagai Dasar Pemerataan Ekonomi
Salah satu tonggak penting pembangunan ekonomi Papua adalah Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus kepada Papua untuk mengatur dan mengelola pembangunan daerah, termasuk dalam bidang ekonomi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Dana Otsus yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
Pada tahun 2023 saja, alokasi dana Otsus Papua dan Papua Barat mencapai Rp 8,5 triliun. Dana ini dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan (minimal 30% dan 15% secara berturut-turut), pemberdayaan ekonomi masyarakat adat serta pembangunan infrastruktur dasar.
Dana ini sebagian besar digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua, termasuk pelatihan kerja, pengembangan usaha kecil, dan pembangunan fasilitas ekonomi seperti pasar, koperasi, dan pelabuhan kecil. Program ini menjadi landasan dalam memperkuat perekonomian berbasis masyarakat lokal.
- Pembangunan Infrastruktur Ekonomi
Presiden Suharto memulai pembangunan Jalan Trans Papua (sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya) pada tahun 1980-an. Dari Jayapura hingga Wamena, pembangunannya pun dimulai. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Jalan Trans Papua lebih menunjukkan perkembangan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Total panjangnya mencapai sekitar 4.325–4.330 km.
Dengan meningkatnya konektivitas antarwilayah, distribusi barang dan jasa menjadi lebih mudah dan cepat, sehingga harga kebutuhan pokok di daerah pedalaman dapat ditekan. Bandara baru di Nabire, Pelabuhan Depapre di Jayapura, serta pembangunan pasar rakyat di daerah seperti Asmat dan Wamena juga berkontribusi besar terhadap kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat.
- Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Rakyat
Pemerintah juga fokus pada pemberdayaan ekonomi mikro dan menengah, terutama yang dikelola oleh masyarakat adat Papua. Program pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, serta penguatan koperasi menjadi bagian penting dari strategi ini.
Salah satu contohnya adalah pasar khusus untuk mama-mama Papua, yaitu pedagang perempuan lokal yang biasanya berjualan hasil kebun dan kerajinan tangan di pinggir jalan atau yang lebih dikenal dengan sebutan “Mama-Mama Papua” (perempuan pedagang lokal) yang sangat didukung oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM.
Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga diarahkan untuk petani kopi, nelayan, dan pengrajin di Papua, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga tinggi.
- Penguatan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
Pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal. Kopi Wamena, sagu dari Merauke, keladi dari Nabire, dan hasil laut dari Biak menjadi komoditas yang mulai dikenalkan di pasar nasional maupun internasional. Petani dan nelayan diberikan pelatihan dan bantuan sarana produksi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil mereka.
Sebagai contoh, pengembangan komoditas kopi Arabika di daerah pegunungan Wamena didukung pemerintah dengan diadakannya pelatihan teknik budidaya, pasca panen, dan pemasaran. Di samping itu, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan secara berkala mengadakan program pendampingan dan sertifikasi kualitas produk. Dengan demikian, ekspor kopi Papua meningkat signifikan pada tahun 2023. Dengan adanya program ini dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Papua dan juga menjaga kelestarian alam dan budaya Papua.
Peran pemerintah Indonesia dalam bidang ekonomi di Papua mencakup kebijakan makro hingga program mikro yang menyentuh masyarakat langsung. Melalui Otonomi Khusus, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan potensi lokal, pemerintah berupaya menciptakan ekonomi Papua yang mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Walaupun tantangan masih ada, seperti kesenjangan wilayah dan aksesibilitas, komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi Papua terus diperkuat. Dengan sinergi antara pusat, daerah, dan masyarakat adat, Papua diharapkan dapat tumbuh sejajar dengan wilayah lain di Indonesia.
