Kabaroman.com – Kolaborasi antara pemerintah pusat dan tokoh adat di Papua menunjukkan hasil nyata dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Melalui berbagai program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar, pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kepercayaan publik di Tanah Papua.
Pemerintah pusat belakangan ini mengintensifkan perhatiannya ke Papua, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan program yang lebih personal. Bantuan seperti renovasi rumah, pembangunan honai (rumah adat Papua), penyediaan ternak babi, hingga alat komunikasi diberikan kepada masyarakat melalui para pemimpin adat mereka.
Langkah ini dinilai strategis karena tokoh adat memegang peranan penting sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika para pemimpin adat merasa dihargai dan didukung, mereka lebih efektif dalam mengajak warganya untuk berpartisipasi aktif dalam program pembangunan yang dicanangkan oleh negara.
Salah satu penerima manfaat, Wolter Belau, Ketua Dewan Adat Meepago Papua Tengah, menyatakan bahwa dukungan pemerintah ini menjadi bukti nyata adanya sinergi yang baik. Hal senada diungkapkan oleh Minangen Wonda, Kepala Suku Lumo di Puncak Jaya, yang melihat peran pemerintah pusat sebagai penggerak utama pembangunan di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Di sisi lain, lembaga adat seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) juga proaktif dalam mengawasi penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus). Cyrilus C. Moman, anggota MRP, menegaskan komitmennya untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat, memastikan dana Otsus digunakan tepat sasaran sesuai kebutuhan warga.
Sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tokoh adat ini menjadi kunci utama agar program pembangunan di Papua tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mendapatkan dukungan dan penerimaan luas dari masyarakat setempat.
“Ketika tokoh adat merasa dihargai dan didukung, mereka pun lebih mudah mengajak masyarakat berpartisipasi mendukung kebijakan negara,”
