Kabaroman.com – Pemprov Papua Pegunungan giat mendorong Kolaborasi Pembangunan Papua Pegunungan antara pusat dan daerah. Bagaimana sinergi ini akan mempercepat kemajuan di wilayah baru tersebut?
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan baru-baru ini menyuarakan harapan besar di Wamena. Gubernur John Tabo menekankan pentingnya kolaborasi pembangunan dari pusat hingga daerah. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan signifikan di wilayah otonomi baru tersebut.
Kolaborasi percepatan pembangunan ini menjadi kunci utama bagi Pemprov Papua Pegunungan. Sinergi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan delapan kabupaten diharapkan dapat terwujud. Hal ini demi menghindari ketimpangan dan memastikan efektivitas setiap proyek yang berjalan.
Menurut Gubernur Tabo, sinkronisasi program harus sesuai standar pemerintah pusat. Koordinasi intensif antara Pemprov dan bupati menjadi prioritas utama. Tujuannya agar setiap usulan pembangunan selaras dengan potensi lokal dan dapat segera terealisasi.
Pentingnya Sinkronisasi Program Pembangunan Papua Pegunungan
Gubernur John Tabo menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Papua Pegunungan membutuhkan sinkronisasi. Program yang dilaksanakan harus sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini memastikan bahwa program yang turun dari pusat ke provinsi, lalu ke kabupaten, relevan dengan potensi daerah.
Sinkronisasi program adalah fondasi untuk mencegah ketimpangan pembangunan. Tanpa keselarasan, upaya percepatan akan terhambat dan tidak merata. Oleh karena itu, Pemprov Papua Pegunungan sangat menekankan aspek ini dalam setiap perencanaan.
Para bupati dari delapan kabupaten diimbau untuk memahami hal ini dengan baik. Usulan program pembangunan harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap standar akan mempercepat realisasi pembangunan yang diharapkan di Papua Pegunungan.
Peran Komunikasi dan Koordinasi Antar Daerah
Komunikasi yang efektif antara pemerintah kabupaten dan provinsi sangat diperlukan. Ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan program pembangunan. Baik pembangunan fisik maupun non-fisik perlu dikoordinasikan sebelum diusulkan ke pemerintah pusat.
Gubernur Tabo menjelaskan bahwa koordinasi ini krusial. “Kami harap program pembangunan yang nantinya diusulkan oleh pemerintah delapan kabupaten mestinya berkoordinasi dengan Pemprov Papua Pegunungan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis,” katanya. Ini dilakukan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
Koordinasi melalui OPD teknis memastikan arah pembangunan seirama. “Kenapa harus dilakukan, supaya arah pembangunan seirama dan kucuran anggaran dapat segera turun untuk percepatan pembangunan,” tambah Gubernur Tabo. Dengan demikian, percepatan pembangunan di Papua Pegunungan dapat terlaksana tanpa hambatan berarti.
Visi Kolaborasi untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua Pegunungan
Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan selama lima tahun ke depan berfokus pada kolaborasi. Mereka berkomitmen untuk menyelaraskan program pembangunan. Tujuannya adalah mewujudkan percepatan pembangunan fisik dan non-fisik di seluruh delapan kabupaten.
Pemerintah provinsi dan kabupaten tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dalam upaya ini. “Pemerintah provinsi dan kabupaten tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling merangkul satu sama lain supaya pembangunan dapat berjalan di daerah dan kesejahteraan masyarakat pun dapat terwujud,” ujarnya. Keduanya harus saling merangkul dan bekerja sama secara erat.
Pada akhirnya, kolaborasi pembangunan ini memiliki satu tujuan utama. Yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan. Dengan pembangunan yang terintegrasi, diharapkan kualitas hidup penduduk dapat meningkat secara signifikan.
Provinsi Papua Pegunungan sendiri meliputi Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Tolikara, Mamberamo Tengah, Pegunungan Bintang, Yahukimo, dan Yalimo. Wilayah-wilayah ini membutuhkan perhatian dan pembangunan yang merata dari kolaborasi pusat-daerah.
