Kabaroman.com – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dari Provinsi Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, SE , mengajukan tujuh poin usulan kepada Menteri Sosial berdasarkan hasil reses yang dilakukan pada akhir 2024 dan awal 2025. Usulan ini mencerminkan aspirasi masyarakat Papua Pegunungan yang membutuhkan perhatian serius terkait kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Senator Arianto menegaskan bahwa tujuh poin tersebut merupakan solusi konkret untuk mendukung pembangunan manusia di wilayah Papua Pegunungan, yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan, kerusuhan sosial, dan akses pendidikan serta kesehatan yang terbatas.
1. Revitalisasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG yang telah dicanangkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan luas dari masyarakat Papua Pegunungan. Namun, Arianto menekankan bahwa konsep serupa sudah lebih dulu diterapkan di Kabupaten Tolikara sejak 2014 melalui program 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) .
“Program ini perlu didukung sepenuhnya oleh Kementerian Sosial, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi baru lahir,” ujar Arianto dalam siaran persnya, Selasa (tanggal).
Beberapa kebutuhan yang dimaksud antara lain: kain loyor untuk alas bayi, daster untuk ibu hamil/menyusui, minyak telon, popok bayi, dan perlengkapan lain yang relevan dengan proses kelahiran. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya dukungan tambahan untuk program sarapan sehat anak sekolah, termasuk penyediaan seragam sekolah, alat tulis, hingga perlengkapan olahraga.
2. Pengadaan Mobil Double Garden untuk Distribusi Logistik
Untuk mendukung distribusi logistik dalam pelaksanaan Program MBG, Arianto mengusulkan agar Kementerian Sosial menyediakan 4 unit mobil double garden . Kendaraan ini sangat dibutuhkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di Papua Pegunungan yang sulit diakses menggunakan kendaraan biasa.
“Mobilitas tim lapangan harus diperkuat agar penyaluran bantuan dapat berjalan lancar tanpa kendala geografis,” tambahnya.
3. Pembangunan Rumah Layak Huni Pasca-Kerusuhan di Lanny Jaya
Pasca kerusuhan Pilkada 2024 di Kabupaten Lanny Jaya, banyak warga yang kehilangan tempat tinggal setelah rumah mereka dibakar oleh massa pendukung kepala daerah. Senator Arianto meminta Kementerian Sosial untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat yang menjadi korban kerusuhan.
“Mereka butuh tempat tinggal yang aman dan nyaman agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang,” tegasnya.
4. Fasilitas Pembinaan untuk Anak Putus Sekolah dan Anak Terlantar
Melihat banyaknya anak putus sekolah dan anak-anak terlantar di Papua Pegunungan, Arianto mengusulkan pembentukan rumah pembinaan sekaligus tempat belajar . Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan kepada anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah formal.
“Anak-anak adalah aset bangsa. Mereka harus diberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang,” kata Arianto.
5. Penanganan HIV/AIDS dan Napza
Masalah HIV/AIDS dan penyalahgunaan napza menjadi isu serius di Papua Pegunungan. Senator Arianto mendesak Kementerian Sosial untuk memberikan perhatian lebih dalam penanganan kasus-kasus ini, termasuk penyediaan fasilitas rehabilitasi, edukasi masyarakat, serta program pencegahan yang komprehensif.
“Ini adalah masalah kemanusiaan yang tidak bisa ditunda lagi. Kita harus segera bertindak,” ungkapnya.
6. Dukungan untuk Pengungsi Nduga
Senator Arianto juga menyoroti kondisi pengungsi dari Kabupaten Nduga yang tersebar di Jayawijaya dan Mimika. Ia meminta Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya kepada para pengungsi.
“Selain itu, bantuan psikososial juga penting untuk membantu mereka mengatasi trauma,” tambahnya.
7. Penyaluran Bantuan Sosial pada Bulan Desember
Poin terakhir yang disuarakan adalah permintaan agar bantuan sosial disalurkan pada bulan Desember . Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menggunakan bantuan tersebut untuk merayakan Natal dan Tahun Baru.
“Penyaluran bantuan pada bulan Desember akan sangat membantu masyarakat dalam menyambut hari-hari besar keagamaan dan tahun baru,” tutup Arianto.
Arianto Kogoya berharap Kementerian Sosial dapat merespons usulan ini dengan cepat dan tepat. Ia menegaskan bahwa ketujuh poin ini merupakan aspirasi nyata dari masyarakat Papua Pegunungan yang membutuhkan dukungan serius dari pemerintah pusat.
“Saya berharap saudara menteri dapat memprioritaskan kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan, karena mereka adalah bagian integral dari bangsa ini yang membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah strategis dari Kementerian Sosial, diharapkan masyarakat Papua Pegunungan dapat merasakan manfaat langsung dari program-program pemerintah, sehingga kualitas hidup mereka semakin meningkat di masa depan.
