Kabaroman.com – Kehadiran aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tanah Papua ditegaskan sebagai langkah konstitusional untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi warga sipil. Pendekatan yang dilakukan TNI kini lebih mengedepankan sisi humanis dan pembangunan, membantah tudingan bahwa kehadiran militer bertujuan untuk menindas masyarakat setempat.
Pengerahan personel TNI di Papua merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Langkah ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban, terutama dalam menghadapi ancaman dari kelompok separatis seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang kerap menebar teror kepada masyarakat sipil dan aparat keamanan.
Selain menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, TNI juga mengemban misi kemanusiaan sejalan dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2020. Implementasinya berupa dukungan terhadap pelayanan dasar, seperti bantuan di sektor pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi sosial yang lebih inklusif dan damai.
Di sisi lain, tindakan TPNPB-OPM yang seringkali menyasar warga sipil, termasuk tenaga pendidik dan pekerja pembangunan, dinilai telah melanggar Hukum Humaniter Internasional. Ancaman dan serangan yang mereka lakukan tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan, tetapi juga menghambat proses pembangunan di Papua.
Seorang pengamat militer menyatakan, “Kehadiran negara melalui TNI di Papua adalah untuk melindungi hak dasar masyarakat, yaitu hak untuk hidup aman dan sejahtera. Ini bukan provokasi, melainkan wujud tanggung jawab negara.”
Dengan demikian, kehadiran TNI di Papua diposisikan sebagai representasi negara dalam melindungi setiap jengkal wilayah dan setiap warga negara dari ancaman kekerasan. TNI berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap operasinya.
