Kabaroman.com – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menekankan pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik di Papua.
Salah satu upaya utama yang didorong adalah melalui rekonsiliasi dan perdamaian.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Nicholay Aprilindo, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Kamis (17/4/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Nicholay menemui ratusan pengungsi yang hingga kini belum bisa kembali ke rumah akibat konflik berkepanjangan.
“Itu (rekonsiliasi dan perdamaian) semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik,” kata Nicholay, dikutip dari Antara, Jumat (18/4/2025).
Permasalahan Kompleks Perlu Diurai Perlahan
Nicholay menilai bahwa konflik di Papua sangat kompleks, sehingga penyelesaiannya perlu dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan aspek kemanusiaan.
“Sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa Menteri HAM Natalius Pigai menekankan pentingnya menjadikan rekonsiliasi sebagai agenda utama dalam penyelesaian konflik di Papua.
Pengungsi Ingin Rasa Aman dan Kembali ke Rumah
Selama pertemuan dengan para pengungsi, Nicholay mengungkapkan bahwa yang paling sering disampaikan adalah harapan akan kepastian rasa aman dan keinginan segera kembali ke tempat tinggal mereka.
“Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,” imbuhnya.
Ia menekankan bahwa negara harus benar-benar hadir dengan kehendak politik (political will) yang tulus untuk membantu masyarakat Papua.
“Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua. Tidak ada kepentingan lain, selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua, menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua,” ujarnya.
Pentingnya Pengawasan dan Tata Kelola Penanganan
Nicholay juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap upaya penanganan pengungsi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil, agar masyarakat tidak dirugikan akibat tata kelola yang buruk.
Ia memastikan bahwa seluruh temuan di lapangan akan menjadi dasar penyusunan kebijakan KemenHAM dalam penyelesaian konflik, tidak hanya di Nduga, tetapi juga di wilayah Papua lainnya.
“Buat saya, konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah, hak konstitusional warga negara, soal kemanusiaan yang adil dan beradab, serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan menjadi catatan penting,” katanya.
