Kabaroman.com – Kementerian Sosial Republik Indonesia memperkuat komitmennya untuk mendukung panti asuhan dan tempat penampungan sementara di seluruh Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini diambil setelah melakukan penilaian langsung terhadap fasilitas lokal yang membutuhkan bantuan mendesak. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan anak-anak di wilayah tersebut mendapatkan perlindungan dan perawatan sosial yang memadai.
Dalam kunjungan ke Panti Asuhan Izinmo di Desa Holkima, Distrik Jayawijaya, pejabat Kementerian Sosial, Bisner Hotman Malau dan Faisal dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak, menjanjikan dorongan bantuan pemerintah. Mereka akan memproses bantuan melalui saluran resmi setelah melihat langsung kondisi dan kebutuhan panti asuhan tersebut.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah pusat untuk memastikan anak-anak di daerah terpencil dan kurang berkembang, khususnya di dataran tinggi Papua, memperoleh akses yang sama terhadap perlindungan dan perawatan sosial. Fokus utama adalah pada peningkatan kesejahteraan anak-anak yang rentan dan yatim piatu.
Komitmen Kementerian Sosial untuk Kesejahteraan Anak
Bisner Hotman Malau menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan proposal bantuan dari Dinas Sosial Papua Pegunungan kepada pimpinan kementerian. Hal ini dilakukan agar panti asuhan dan tempat penampungan di wilayah tersebut dapat menerima dukungan yang diperlukan. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu kesejahteraan anak di daerah terpencil.
Malau menyoroti bahwa panti asuhan seperti Izinmo memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena mereka merawat anak-anak sejak lahir. Kebutuhan konsisten akan susu, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, bantuan panti asuhan Papua Pegunungan sangat krusial untuk keberlangsungan operasional mereka.
“Kami telah meninjau langsung situasinya, dan langkah selanjutnya adalah melaporkan temuan kami kepada pemerintah pusat sehingga fasilitas seperti Izinmo dapat diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan,” tambah Malau. Laporan ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan terkait alokasi bantuan.
Meskipun kementerian bertekad membantu, Malau menekankan bahwa semua dukungan harus melalui proses administrasi yang tepat. Prosedur ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.
Proses Penyaluran Bantuan dan Kebutuhan Mendesak
Malau menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat melewati prosedur yang ada, namun akan melakukan segala upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di panti asuhan dan tempat penampungan di Papua Pegunungan. Proses ini melibatkan koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami tidak bisa melewati prosedur, tetapi kami akan melakukan segala kemungkinan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di panti asuhan dan tempat penampungan di Papua Pegunungan,” ujar Malau. Pernyataan ini menunjukkan komitmen kuat namun tetap patuh pada regulasi.
Bantuan panti asuhan Papua Pegunungan ini diharapkan dapat mencakup penyediaan kebutuhan pokok seperti nutrisi, pakaian, dan fasilitas sanitasi yang layak. Kondisi geografis dan tantangan aksesibilitas di Papua Pegunungan seringkali membuat distribusi bantuan menjadi lebih kompleks.
Oleh karena itu, penilaian langsung yang dilakukan oleh Kementerian Sosial menjadi sangat penting untuk memahami secara mendalam kebutuhan spesifik di setiap panti asuhan. Data akurat dari lapangan akan membantu dalam merancang program bantuan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Peran Dinas Sosial Setempat dan Harapan Bantuan Pusat
Ronald Yikwa, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Papua Pegunungan, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memberikan gambaran akurat kepada pemerintah pusat mengenai tantangan lokal. Informasi ini vital untuk merumuskan kebijakan bantuan panti asuhan Papua Pegunungan yang relevan.
“Kami mengatur kunjungan ini untuk memperkuat proposal kami untuk bantuan dari Jakarta guna meningkatkan kesejahteraan anak-anak yatim piatu dan rentan di wilayah kami,” kata Yikwa. Kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat menjadi kunci keberhasilan program ini.
Kunjungan Kementerian Sosial ini mencerminkan upaya yang berkembang untuk memastikan anak-anak di daerah terpencil dan kurang berkembang, khususnya di dataran tinggi Papua, mendapatkan akses yang sama terhadap perlindungan dan perawatan sosial. Ini adalah langkah positif menuju inklusivitas sosial.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan kualitas hidup anak-anak di panti asuhan dan tempat penampungan di Papua Pegunungan dapat meningkat secara signifikan. Hal ini juga akan membantu dalam pengembangan potensi mereka di masa depan.
Sumber: AntaraNews
