Kabaroman.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam keras serangan brutal yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Insiden ini mengakibatkan satu guru tewas, enam orang luka-luka, serta pembakaran fasilitas pendidikan dan rumah guru. Komnas HAM menyebut aksi tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional.
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro , dalam keterangannya pada Senin (24/3/2025), menyampaikan dukacita mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembenaran apa pun untuk serangan terhadap warga sipil, termasuk tenaga pendidik yang berada di garis depan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” ujar Atnike.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pembunuhan melalui investigasi yang profesional, transparan, dan tuntas. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang.
Komnas HAM memberikan apresiasi atas respons cepat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Yahukimo, TNI, dan Polri dalam menangani situasi pasca-serangan. Evakuasi korban, pengamanan wilayah, serta pemindahan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari distrik-distrik rawan dinilai sebagai langkah yang tepat untuk melindungi warga sipil.
“Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” tegas Atnike.
Dalam pernyataannya, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi untuk menangani situasi pascakonflik di Distrik Anggruk:
- Penegakan Hukum :
Komnas HAM mendesak agar pelaku kekerasan dan pembunuhan diusut secara tuntas melalui investigasi yang profesional dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah impunitas. - Perlindungan dan Pemulihan Korban :
Pemerintah pusat dan daerah diminta untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, baik yang mengalami luka fisik maupun trauma psikologis. Langkah ini mencakup pemulangan korban ke wilayah asal, pemberian kompensasi, serta pemulihan kesehatan dan psikologis. - Keamanan Warga Sipil :
Pemerintah dan aparat keamanan harus memastikan keamanan warga sipil di Distrik Anggruk, termasuk menjamin perlindungan bagi petugas pelayanan publik seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Insiden ini terjadi pada Jumat (21/3/2025), ketika kelompok bersenjata pimpinan Elkius Kobak melakukan serangan terhadap tenaga pengajar di Distrik Anggruk. Kelompok ini awalnya meminta sejumlah uang kepada para guru, namun karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, mereka melancarkan aksi kekerasan dengan membunuh satu guru, menganiaya enam lainnya, serta membakar gedung sekolah dan rumah guru.
Menurut Kapuspen TNI, Brigjen Kristomei Sianturi , TNI telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban, mengamankan wilayah, dan mendukung pemulihan situasi. Sebanyak 42 tenaga pengajar dan tenaga kesehatan telah dievakuasi dari Yahukimo ke Jayapura untuk memastikan keselamatan mereka.
“TNI telah berkomitmen untuk selalu melindungi masyarakat, terutama tenaga pendidik dan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil. Kami akan terus meningkatkan pengamanan di wilayah rawan dan menindak tegas pelaku serangan ini,” kata Brigjen Kristomei dalam keterangannya.
Serangan terhadap tenaga pendidik di Distrik Anggruk bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap masa depan generasi Papua. Pembakaran fasilitas pendidikan dan intimidasi terhadap guru mencerminkan upaya sistematis untuk merusak akses masyarakat terhadap pendidikan, yang merupakan hak dasar setiap anak bangsa.
Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Abdul Mu’ti , turut mengutuk keras tindakan ini. “Pendidikan adalah fondasi bagi kemajuan suatu bangsa. Kami tidak akan membiarkan aksi terorisme seperti ini menghambat upaya kami untuk membangun Papua melalui pendidikan,” katanya.
Untuk memastikan stabilitas keamanan di Papua, pemerintah perlu terus meningkatkan kehadiran aparat keamanan di wilayah pedalaman, memperkuat sinergi dengan masyarakat lokal, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan harus dilakukan tanpa pandang bulu untuk memutus mata rantai kekerasan.
