Kabaroman.com – Papua, dengan kekayaan alam dan budayanya yang luar biasa, seharusnya menjadi episentrum kemajuan di timur Indonesia. Namun, realitasnya, wilayah ini masih bergulat dengan tantangan serius, terutama akibat aksi teror Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang mengancam stabilitas dan menghambat laju pembangunannya. Persoalan ini, sebagaimana ditegaskan, bukanlah semata beban pemerintah, melainkan panggilan bagi kita semua untuk memikul tanggung jawab bersama demi terwujudnya perdamaian dan kemajuan di Bumi Cenderawasih.
Ancaman Teror OPM: Bayang-bayang di Atas Pembangunan
Keberadaan OPM atau yang sering disebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh pemerintah, telah menjadi faktor utama yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan di Papua. Aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan—mulai dari serangan bersenjata terhadap aparat keamanan, penargetan warga sipil seperti guru dan tenaga medis, hingga pembakaran fasilitas umum—menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpastian. Data menunjukkan, serangan terhadap warga sipil yang tidak bersalah terus terjadi, menimbulkan korban jiwa dan gelombang pengungsian di berbagai daerah konflik. Misalnya, laporan kasus penembakan atau penganiayaan terhadap masyarakat di Nduga, Paniai, atau Yahukimo yang kerap mengisi pemberitaan, mengkonfirmasi betapa rentannya kehidupan di sana.
Dampak langsung dari teror ini sangat terasa pada sektor pembangunan. Investasi yang seharusnya mengalir untuk memacu ekonomi menjadi terhambat karena ketidakamanan. Proyek-proyek infrastruktur vital, seperti pembangunan jalan Trans-Papua, jembatan, dan fasilitas komunikasi, seringkali terhenti atau bahkan menjadi target perusakan. Hal ini secara langsung membatasi akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Di sektor pendidikan dan kesehatan, ancaman terhadap para tenaga pengajar dan medis telah menyebabkan eksodus, meninggalkan kekosongan layanan esensial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adat di pedalaman. Kondisi ini memperlebar jurang kesenjangan pembangunan antara Papua dengan wilayah lain di Indonesia.
Bukan Sekadar Masalah Pemerintah: Tanggung Jawab Kolektif
Pergolakan di Papua terlalu kompleks untuk disederhanakan sebagai masalah tunggal pemerintah. Sejarah panjang, isu keadilan, kesenjangan ekonomi, serta narasi-narasi yang beredar di masyarakat turut membentuk lanskap masalah yang ada. Oleh karena itu, solusi pun tidak bisa datang hanya dari satu pihak.
Pemerintah memang memiliki peran sentral dalam menjaga kedaulatan, menegakkan hukum, dan memfasilitasi pembangunan. Pendekatan keamanan yang terukur harus diimbangi dengan strategi kesejahteraan yang masif, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade. Namun, efektivitas Otsus sendiri masih menjadi perdebatan, menyoroti pentingnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya.
Di sinilah peran “tanggung jawab bersama” menjadi krusial. Masyarakat adat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, organisasi non-pemerintah, media, bahkan masyarakat di luar Papua, memiliki kontribusi penting. Para tokoh adat dan agama dapat menjadi jembatan dialog, menyebarkan pesan perdamaian, dan meredakan ketegangan. Perguruan tinggi dan akademisi dapat memberikan kajian mendalam untuk memahami akar masalah dan merumuskan solusi berbasis bukti. Masyarakat sipil dapat berperan dalam advokasi, pengawasan pembangunan, serta program-program pemberdayaan komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Menuju Papua Damai dan Maju: Sebuah Jalan Panjang Bersama
Mewujudkan perdamaian dan kemajuan di Papua adalah sebuah maraton, bukan sprint. Dibutuhkan komitmen jangka panjang dan pendekatan multidimensional yang mencakup:
- Dialog Inklusif: Mendorong ruang dialog yang aman dan jujur antara semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok-kelompok yang berseberangan, untuk mendengarkan aspirasi, memahami keluhan, dan mencari titik temu.
- Pembangunan Berkeadilan: Memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Dana Otsus harus dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaannya.
- Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil: Melawan aksi terorisme dengan penegakan hukum yang tegas, namun tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di sisi lain, isu-isu keadilan masa lalu yang menjadi akar kecurigaan juga perlu ditangani dengan bijak dan adil.
- Literasi dan Narasi Positif: Membangun narasi yang lebih seimbang dan positif tentang Papua, menyoroti potensi, keindahan, dan keberagaman budayanya, sekaligus mengakui tantangan yang ada. Peran media dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang sangat vital.
Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Setiap langkah menuju perdamaian dan kemajuan di sana adalah cerminan dari komitmen kita sebagai bangsa untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Mengatasi teror OPM bukan hanya tentang penumpasan kekerasan, tetapi tentang memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua. Ini adalah panggilan untuk kolaborasi, empati, dan keyakinan bahwa dengan tanggung jawab bersama, Papua akan bangkit menjadi wilayah yang damai, maju, dan berdaya.
