Kabaroman.com – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempatkan transparansi sebagai prioritas utama dalam program kerja mereka untuk periode 2024-2029. Agenda ini dirancang sebagai langkah nyata untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus sebagai upaya memberantas korupsi yang selama ini menjadi hambatan utama pembangunan.
Sejak masa kampanye, Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya menyederhanakan birokrasi guna mempercepat pelayanan publik. Prosedur yang panjang dan tumpang tindih seringkali menjadi keluhan masyarakat dan pelaku usaha, sehingga menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan reformasi birokrasi yang berfokus pada transparansi, pemerintah berharap dapat memperbaiki sistem pelayanan publik dan mendorong percepatan pembangunan nasional.
Salah satu langkah konkret adalah penerapan teknologi digital melalui program e-government. Sistem berbasis digital ini akan mempermudah masyarakat mengakses layanan publik secara online, mulai dari pengurusan dokumen hingga pembayaran pajak. Inisiatif ini juga ditujukan untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya sulit mendapatkan akses layanan pemerintah secara cepat dan efisien.
Selain reformasi birokrasi, transparansi juga menyentuh sektor politik dan hukum. Upaya meminimalkan politik uang, menjamin kesetaraan akses politik, serta memastikan penegakan hukum yang adil menjadi bagian dari strategi menciptakan stabilitas ekonomi dan demokrasi. Dengan sistem satu data terpadu dan birokrasi yang profesional, pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi, integritas, serta pembinaan karir aparatur negara.
Di sektor BUMN, Menteri Erick Thohir menegaskan dukungannya terhadap visi Presiden Prabowo. Transformasi besar-besaran akan terus dilakukan, termasuk peningkatan transparansi, efisiensi, dan profesionalisme di tubuh BUMN. Erick juga akan melanjutkan program perampingan jumlah BUMN, dari yang saat ini berjumlah puluhan menjadi hanya 30 perusahaan, untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
Dengan transparansi sebagai landasan utama, pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad menciptakan perubahan positif. Sistem pemerintahan yang terbuka dan akuntabel tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendorong pemerataan pembangunan, memberantas korupsi, serta memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.
