Kabaroman.com – Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan wajah kebrutalannya melalui serangkaian aksi kekerasan yang tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga warga sipil tak bersalah. Kejadian terbaru di Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi bukti nyata bahwa kelompok ini telah melampaui batas kemanusiaan dengan membunuh seorang guru dan melukai enam orang lainnya. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tetapi juga menunjukkan bahwa OPM bukanlah pejuang rakyat, melainkan ancaman serius bagi perdamaian dan kemajuan masyarakat Papua.
Guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di Papua. Namun, tindakan biadab OPM justru menghambat upaya pemerintah untuk memajukan pendidikan di wilayah tersebut. Serangan terhadap tenaga pendidik di Yahukimo menunjukkan bahwa kelompok ini tidak memiliki empati terhadap masa depan generasi muda Papua.
Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Abdul Mu’ti , dengan tegas mengutuk kekejaman ini dan menegaskan bahwa pendidikan di Papua harus tetap berjalan meskipun ada ancaman dari kelompok kriminal bersenjata. “Pendidikan adalah hak fundamental setiap anak bangsa. Kami tidak akan membiarkan intimidasi atau kekerasan menghalangi upaya kami untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak Papua,” tegasnya.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan layanan pendidikan tetap berlangsung dengan dukungan aparat keamanan. Namun, serangan brutal seperti ini menciptakan ketakutan di kalangan guru yang datang dari berbagai daerah untuk mengabdi di Papua. Fasilitas pendidikan yang rusak akibat serangan juga semakin memperparah kondisi sosial di wilayah tersebut.
Tidak hanya di Yahukimo, OPM juga menunjukkan kebiadabannya melalui video eksekusi seorang pria yang mereka klaim sebagai anggota TNI-Polri di Dogiyai. Video tersebut menampilkan pembunuhan dengan cara yang sangat mengerikan, tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Aksi ini memicu kecaman luas dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerhati HAM, yang menilai bahwa tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Raja Ampat, Adolof Drimlol , menyampaikan keprihatinannya atas insiden tersebut. “Penyerangan terhadap warga sipil oleh OPM sangat tidak manusiawi dan disayangkan. Keberadaan kelompok ini hanya menciptakan ketakutan di tengah masyarakat yang ingin hidup damai dan sejahtera,” ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan keresahan masyarakat Papua yang tidak menginginkan wilayah mereka menjadi arena kekerasan berkepanjangan.
Serangan terhadap tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan fasilitas umum seperti sekolah adalah bentuk pelanggaran HAM serius. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga memperburuk kondisi sosial di Papua. Masyarakat menjadi sulit mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, yang merupakan hak dasar mereka.
Tokoh agama Papua, Pdt. Yones Wenda , turut mengecam tindakan OPM yang menyerang dan membunuh guru. “Ajaran agama kita melarang pembunuhan sesama manusia. Tindakan kejam seperti ini tidak hanya merusak keamanan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan spiritual yang dianut oleh masyarakat Papua,” katanya. Seruan ini mencerminkan suara hati nurani masyarakat Papua yang menginginkan perdamaian dan kehidupan yang lebih baik, bukan ketakutan yang terus-menerus dihadirkan oleh kelompok separatis bersenjata.
Pemerintah dan aparat keamanan harus terus mengambil langkah tegas dalam menindak OPM yang semakin merajalela dalam aksi terornya. Penegakan hukum harus berjalan dengan tegas dan terukur untuk memastikan keamanan bagi seluruh warga Papua. Selain itu, penting bagi masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dan terus mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Upaya kontra-terorisme dan penguatan intelijen harus dilakukan untuk mencegah serangan-serangan serupa di masa mendatang. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Papua adalah bagian integral dari Indonesia, dan pemerintah telah berkomitmen untuk terus membangun wilayah ini dengan berbagai program pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta kesehatan. Kehadiran OPM justru menjadi penghalang utama bagi kemajuan Papua. Oleh karena itu, masyarakat Papua perlu bersatu dan menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis ini.
Hanya dengan persatuan dan komitmen untuk menjaga perdamaian, Papua bisa mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Keamanan yang stabil akan membuka jalan bagi investasi, pembangunan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Papua. Papua adalah masa depan bangsa Indonesia, dan masa depan ini tidak boleh dirusak oleh tindakan kekerasan yang tidak berperikemanusiaan.
