Kabaroman.com – Pemerintah Provinsi Papua mengapresiasi pembangunan infrastruktur digital oleh pemerintah pusat yang dinilai masif dalam lima tahun terakhir. Namun, pemeliharaan dan optimalisasi infrastruktur menjadi sorotan agar manfaat konektivitas digital benar-benar dirasakan masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Yudianto, mengatakan pembangunan infrastruktur digital oleh pemerintah pusat telah memberikan dampak signifikan. Tiga platform utama yang dibangun meliputi menara base transceiver station (BTS), Palapa Ring Timur, serta VSAT.
”Kami mengapresiasi langkah pemerintah pusat, tetapi infrastruktur yang telah dibangun ini harus dipastikan tetap berfungsi. Jangan sampai hanya dibangun, tetapi tidak hidup,” ujar Jeri di Jayapura, Senin (26/5/2025).
Sejak 2019, infrastruktur digital di Papua terus bertambah. Pemerintah pusat membangun jaringan Palapa Ring Timur sebagai tulang punggung konektivitas.
Pembangunan ini dilanjutkan dengan peluncuran Satelit Satria-1 yang menjadi salah satu komponen utama konektivitas di wilayah timur Indonesia. Hingga Mei 2025, tercatat sebanyak 1.705 titik konektivitas telah dibangun di enam provinsi di Tanah Papua.
Sebanyak 351 titik di antaranya mengandalkan BTS 4G, sementara sisanya menggunakan teknologi satelit. Pemerintah juga menempatkan akses internet berbasis VSAT di sejumlah lokasi yang belum tersambung jaringan darat.
Meski demikian, tingkat penetrasi digital di Papua masih di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan data Diskominfo Papua, penetrasi digital nasional telah mencapai 79 persen, sedangkan Papua baru menyentuh angka 76 persen.
Menurut Jeri, Pemprov Papua juga aktif mendukung percepatan digitalisasi dengan menjangkau area-area yang tidak dilayani operator. Selain itu wilayah yang sudah memiliki jaringan pemerintah pusat tetapi belum optimal.
“Kami masuk di tengah-tengah. Di situ letak kontribusi Pemprov untuk mempercepat digitalisasi di Papua,” ujarnya.
Ia menambahkan pembangunan infrastruktur digital ini memberikan dampak luas. Terutama dalam mendukung pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil.
“Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pusat dan daerah. Khususnya dalam hal pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun,” kata Jeri.
