kabaroman.com – Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua guna mendukung transformasi ekonomi di wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
Papua yang kaya akan sumber daya alam, seperti tambang mineral dan gas alam, dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat masih berada di posisi terendah, yakni peringkat ke-33 dan ke-34 dari 34 provinsi di Indonesia.
Tidak hanya itu, tingkat kemiskinan di Papua juga menjadi yang tertinggi di Indonesia, disusul oleh Papua Barat. Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut bahwa kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh struktur perekonomian Papua yang masih bergantung pada sektor primer.
“Sekitar 40 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Papua berasal dari sektor tambang dan penggalian. Sementara, sektor pertanian menyumbang sekitar 11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Papua masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam,” jelas Amalia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
Amalia menekankan perlunya transformasi ekonomi di Papua, terutama dengan memanfaatkan potensi ekonomi biru. “Kabupaten Biak Numfor, misalnya, memiliki potensi besar di sektor perikanan tuna, terumbu karang, dan wisata pantai. Potensi serupa juga ditemukan di Kabupaten Supiori, Sarmi, dan Yapen,” ujarnya.
Kabupaten lainnya, seperti Waropen dan Kota Jayapura, juga memiliki kekayaan alam yang menjanjikan. Potensi tersebut meliputi budidaya rumput laut, konservasi penyu, hingga pusat rehabilitasi terumbu karang. Jika dikelola secara maksimal, sektor-sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi Papua.
Untuk mendukung transformasi ekonomi, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang andal di Papua. Jalan, bandara, dan pelabuhan terus dikembangkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Langkah ini juga bertujuan menekan indeks kemahalan barang dan jasa di Papua, yang selama ini menjadi tantangan utama masyarakat.
“Infrastruktur adalah kunci untuk membuka akses masyarakat ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Dengan konektivitas yang lebih baik, masyarakat Papua dapat mengelola potensi sumber daya alam mereka dengan lebih efektif,” kata Amalia.
Transformasi ekonomi di Papua juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat setempat. Pemerintah mendorong program pelatihan keterampilan, pendidikan, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk memberdayakan masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan. “Jika transformasi ekonomi dilakukan dengan perencanaan yang matang, Papua akan mampu tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan,” tegas Amalia.
Pemerintah optimis bahwa percepatan pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi di Papua dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memangkas angka kemiskinan. Dengan langkah ini, Papua diharapkan mampu sejajar dengan daerah lain di Indonesia dalam waktu dekat.
