Kabaroman.com – Bupati Intan Jaya, Aner Maisini menegaskan, situasi keamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah kini jauh lebih kondusif.
Menurutnya, gangguan keamanan yang sebelumnya meresahkan masyarakat sudah berhasil ditangani.
Termasuk ancaman dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).
“Masalah keamanan itu tugas pemerintah, TNI, dan Polri. Dan mereka tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Masyarakat juga sudah mendukung pemerintah dalam membangun daerah,” ujar Aner Maisini saat mengunjungi redaksi Kompas.com, Senin (7/7/2025).
Saat mengunjungi daerah tersebut dengan helikopter, masyarakat juga menyampaikan aspirasi damai.
“Mereka sendiri buat video, bilang ‘bupati harus turun’. Mereka ingin pembangunan, bukan konflik. Ada lima masalah utama yang mereka sampaikan yaitu pendidikan, kesehatan dan akses. Pemerintah kini hadir langsung untuk menjawab itu,” kata dia.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Intan Jaya telah membawa akses internet melalui pemasangan Starlink di beberapa titik.
Namun tantangan infrastruktur masih besar.
“Akses darat belum ada. Di Intan Jaya, mobil pun belum masuk. Jadi satu-satunya jalur hanya udara dari Kabupaten Paniai. Harga-harga pun masih mahal, seperti air mineral Rp 25 ribu per botor 1 liter,” ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah ekonomi, pemerintah daerah meluncurkan program subsidi barang dan penumpang serta membuka grosir untuk menekan harga.
Di bidang ketahanan pangan, logistik telah disiapkan untuk tujuh distrik.
Aner juga menyinggung masalah kepemimpinan masa lalu, di mana sebagian pejabat lebih banyak bekerja dari luar daerah.
“Dulu pemimpinnya tidak berkantor di Intan Jaya. Setelah saya pimpin, saya wajibkan 2.000 ASN tinggal di Intan Jaya. Yang tidak patuh, saya copot. TPP (tunjangan penghasilan pegawai) pun saya tahan,” tegasnya.
Kehadiran ASN di Intan Jaya, lanjutnya, membawa dampak ekonomi yang signifikan.
“Bayangkan, 2.000 ASN makan 3 kali sehari, ditambah TNI-Polri. Berapa perputaran uang? Bisa ratusan juta Rupiah setiap hari,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dalam pengelolaan dana desa, ia menegaskan uang harus berputar di daerah.
“Dana desa kami jaga. Bendahara dan kepala kampung tidak boleh bawa ke Nabire atau Timika. Uang harus habis di Intan Jaya,” tuturnya.
Dia pun tidak segan memberikan sanksi. Dia menyebutkan, ada 3 ASN telah dicopot karena tidak menjalankan kewajiban.
“Dedikasi itu penting. Kalau cuma kejar jabatan tapi tidak kerja, saya anggap merugikan. Gaji tanpa kerja itu dosa. Saya tidak mau pelihara orang yang tidak kerja,” tegasnya.
