Kabaroman.com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mengunjungi Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada hari Senin untuk menyosialisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu inisiatif utama dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
MBG juga telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ribka Haluk mengungkapkan bahwa program MBG sudah tercantum dalam RPJMN dengan target ambisius pada tahun 2025. Pemerintah menargetkan akan ada 5.000 satuan pelayanan yang menyediakan makanan bergizi gratis, dengan anggaran sebesar Rp71 triliun.
“Program MBG akan dimulai dengan uji coba yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional di 102 satuan pelayanan yang tersebar di 100 kabupaten/kota di 38 provinsi,” tambahnya.
Uji coba program MBG ini dijadwalkan berlangsung mulai minggu keempat November hingga Desember 2024, dengan target 306.000 penerima manfaat. Setiap penerima akan mendapatkan edukasi mengenai gizi serta porsi makan dengan nilai Rp15.000 per orang. Keberhasilan dari tahap uji coba ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperluas penerapan program MBG di tahun-tahun mendatang.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dengan fokus utama pada anak-anak dan ibu hamil. Ribka menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan implementasi program di lapangan.
“Sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, Kemendagri akan terus mendukung pelaksanaan program MBG. Kami akan bekerja keras untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif dalam mendukung kesuksesan program ini,” ujar Ribka. Ia juga mengingatkan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kepala daerah. Pertama, memastikan infrastruktur yang ada di setiap satuan pelayanan, baik yang dikelola oleh BGN maupun oleh lembaga lain, dapat mendukung pelaksanaan program secara optimal.
Kedua, penting untuk meningkatkan kapasitas petani, UMKM, dan koperasi sebagai penyedia bahan pangan yang mendukung ketahanan pangan serta keberlanjutan program MBG. Ketiga, memastikan data penerima manfaat program ini akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik secara individu maupun alamatnya.
Ribka menutup kunjungannya dengan harapan agar program MBG dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat setempat.
